Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjadi sorotan publik setelah menerima serangkaian pengaduan terkait Surat Perintah Kerja (SPK) yang diduga bermasalah di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi (Direktorat IKHF) pada Tahun Anggaran 2023. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta pada Senin, 6 Mei, menegaskan bahwa Kemenperin telah melakukan pemeriksaan internal dan menemukan adanya praktik Penipuan dalam pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh seorang oknum pegawai dengan inisial LHS. Kasus ini mengemuka setelah SPK fiktif ditemukan dalam proses pemeriksaan internal.
Menggali Temuan Pemeriksaan Internal Penipuan dalam Pengadaan Barang Jasa
Dalam hasil pemeriksaan internalnya, Kemenperin menemukan bahwa sejumlah paket pekerjaan yang diadukan tidak terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa paket pekerjaan tersebut tidak masuk dalam alokasi Dana Alokasi Khusus (DIPA) Kemenperin Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, ditemukan bahwa penipuan dilakukan oleh oknum pegawai dengan inisial LHS yang menyamar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat IKHF. Melalui praktik ini, LHS menerbitkan SPK fiktif kepada pihak lain dengan mengatasnamakan Kemenperin.
Rincian Pelanggaran dan Penindakan yang Dilakukan
Adapun salah satu contoh SPK fiktif yang ditemukan adalah untuk kegiatan Fasilitasi Pendampingan IKHF, dengan nilai mencapai Rp23 miliar. Angka ini jauh melampaui alokasi anggaran yang seharusnya hanya sebesar Rp590 juta dari total pagu anggaran sebesar Rp10 miliar. Atas temuan ini, Hongkong pools telah mengambil langkah tegas dengan memulai proses penindakan atas pelanggaran disiplin berat, yang dapat berujung pada hukuman pemecatan. Saat ini, oknum pegawai tersebut telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai PPK.
Komitmen Kemenperin untuk Transparansi dan Pertanggungjawaban
Febri Hendri Antoni Arif menegaskan bahwa Kemenperin tidak akan mentolerir pelanggaran serupa di masa mendatang. Kasus ini diungkap kepada masyarakat sebagai bukti komitmen Kemenperin untuk menyelenggarakan Angka Jitu SGP Hari Ini yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Kemenperin memastikan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut akan mendapat penindakan.
Imbauan kepada Masyarakat dan Penyedia Jasa
Dalam konteks ini, Kemenperin juga mengimbau masyarakat dan para penyedia jasa untuk lebih memperhatikan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kemenperin melalui LPSE. Ini sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Dengan pengawasan yang lebih cermat dari berbagai pihak, Kemenperin berharap dapat memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa berjalan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menjaga Integritas dan Kredibilitas Institusi
Kasus penipuan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan cerminan pentingnya menjaga integritas dan kredibilitas institusi pemerintah. Dalam konteks Angkanet, komitmen untuk memberantas praktik-praktik korupsi dan penyelewengan anggaran menjadi sangat penting. Dengan mengambil langkah tegas dalam menangani kasus ini, Kemenperin berharap dapat memberikan sinyal kuat bahwa setiap pelanggaran akan ditindak dengan serius.
Kesimpulan Penipuan dalam Pengadaan Barang Jasa
Penemuan kasus penipuan dalam pengadaan barang dan jasa oleh Kemenperin menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran publik. Langkah-langkah penindakan yang diambil oleh Kemenperin merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan kredibilitas Angka Sakti. Dengan dukungan serta pengawasan yang lebih cermat dari masyarakat dan para penyedia jasa, diharapkan praktik-praktik penyelewengan seperti ini dapat diminimalisir, sehingga pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
